baritorayapost.com, PALANGKA RAYA – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Edy Pratowo menghadiri Rapat Paripurna ke-9 DPRD Kalteng dalam rangka Penutupan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2026 sekaligus Rapat I Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026, Selasa (1/9/2026).
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kalteng tersebut dipimpin Ketua DPRD Kalteng Arton S. Dohong dan dihadiri 20 anggota DPRD, para Wakil Ketua DPRD, Forkopimda, Asisten Sekda, Staf Ahli Gubernur, kepala perangkat daerah, serta kelompok pakar dan tenaga ahli fraksi DPRD Kalteng.
Dalam rapat tersebut, Ketua DPRD Kalteng Arton S. Dohong menyampaikan sejumlah capaian dan agenda strategis yang telah dilaksanakan DPRD bersama Pemerintah Provinsi Kalteng selama Masa Persidangan III Tahun Sidang 2026.
Beberapa di antaranya yakni persetujuan bersama terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, kesepakatan Rancangan KUA/PPAS Tahun Anggaran 2027, serta pembahasan Rancangan KUPA APBD Tahun Anggaran 2026.
DPRD juga melaksanakan pembahasan sejumlah Raperda inisiatif, di antaranya berkaitan dengan sengketa dan konflik pertanahan serta penyelenggaraan perpustakaan dan kearsipan. Di tengah kondisi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih terjadi di sejumlah wilayah Kalteng, Arton meminta pemerintah daerah bersama Forkopimda memperkuat langkah penanganan dan meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi dampak karhutla.
Ia juga mendorong pemerintah daerah mempercepat proses pelelangan berbagai pekerjaan proyek pemerintah. Pasalnya, hingga Agustus 2026 progres pelelangan disebut baru mencapai sekitar 38 persen.
Sementara itu, Gubernur Kalteng H. Agustiar Sabran dalam sambutan tertulis yang dibacakan Wakil Gubernur Edy Pratowo menyampaikan apresiasi kepada DPRD Kalteng atas sinergi dan dukungan selama pelaksanaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2026.
Menurutnya, kerja sama antara legislatif dan eksekutif menjadi bagian penting dalam membahas berbagai regulasi strategis yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Bumi Tambun Bungai. Memasuki Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026, Pemprov Kalteng bersama DPRD akan melanjutkan pembahasan sejumlah Raperda, antara lain Raperda tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, Raperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan, serta Raperda tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Selain itu, Pemprov Kalteng juga akan mengusulkan Raperda baru mengenai Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah serta Raperda Kumulatif Terbuka, yakni Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2027.
Edy menegaskan, seluruh agenda legislasi tersebut diharapkan dapat dibahas secara efektif dan konstruktif dengan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat serta menyesuaikan dengan kebutuhan pembangunan daerah.
“Kita berharap seluruh agenda pembahasan tersebut dapat berjalan secara efektif, konstruktif, dan penuh semangat kebersamaan, dengan mengedepankan kepentingan masyarakat serta memperhatikan kebutuhan dan dinamika pembangunan Kalimantan Tengah,” ujar Edy.
Terkait penanganan karhutla, Edy menjelaskan bahwa Pemprov Kalteng bersama Forkopimda telah mengambil sejumlah langkah strategis. Terhitung sejak 31 Agustus 2026, status siaga darurat karhutla ditingkatkan menjadi tanggap darurat hingga 29 September 2026. Selain penetapan status tersebut, pemerintah juga telah mengaktifkan posko induk dan melaksanakan apel gabungan yang melibatkan ASN untuk mendukung kegiatan penanganan dan pemadaman karhutla.
Upaya penanganan juga diarahkan pada masyarakat yang terdampak asap karhutla. Pemerintah melakukan mitigasi, membagikan masker, menyediakan bantuan vitamin bagi masyarakat yang mengalami gangguan ISPA, serta menyiapkan rumah oksigen di sejumlah lokasi, salah satunya di basement RTH.
Pemprov Kalteng juga memberikan pelayanan pengobatan gratis dan bantuan pangan bagi masyarakat terdampak.
“Pada prinsipnya, pemerintah terus berupaya menangani karhutla sekaligus memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Besar harapan kami, proses pembangunan tetap berjalan sebagaimana seharusnya di tengah terjadinya karhutla,” pungkasnya. (Red/BRP)
