Hendra juga membenarkan bahwa lokasi tersebut berada di luar HGU tetapi di dalam IUP PT. KSL. Sehingga sah secara hukum bahwa PT. KSL melakukan GRTT, LC, dan tanam dilokasi tersebut.
Menurutnya selama ini PT. KSL tidak pernah melakukan penyerobotan lahan masyarakat secara paksa.
Namun PT. KSL PBS melakukan penggarapan dan menanam tanaman kelapa sawit itu sudah sesuai prosedur.
Lebih lanjut dijelaskan Hendra, pihaknya selaku investor patuh dan taat terhadap hukum dan perundangan yang berlaku di Negara Kesatuan Relublik Indonesia.
“Kami mengikuti prosedur semua, dimulai dari inventarisasi oleh desa dan sudah jelas baru kami melakukan pembebasan dan kami tidak sembarang gusur, dari lahan HGU kami di Desa Janah Jari ini sudah kami selesaikan dan itu bukan dilakukan secara paksa,” jelas Hendra.
Sementara, Asisten I Sekretaris daerah, Ari Panan P. Lelu, SH membenarkan bahwa polemik yang terkait lahan milik warga adalah permasalahan internal keluarga pemilik lahan.
“Kita sudah menyelenggarakan pertemuan yang di fasilitasi oleh tim Satgas penanganan konflik sosial. Dan kita sudah mengundang dari pihak warga, kemudian dari instansi terkait ada Kejaksaan, Kepolisian, TNI, BPN semuanya hadir,” jelas Aripanan.
Menurutnya dalam pertemuan tersebut pihaknya sudah mendengarkan saran pendapat ataupun keluhan-keluhan dari warganya dan sudah disampaikan semuanya tidak ada yang di tinggalkan dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga dan juga dari pihak terkait untuk menyampaikan terkait dengan beberapa persoalan tersebut.
“Sudah ada kesimpulan, karena persoalan ini kan sudah hampir berpuluh tahun tapi enggak selesai-selesainya, dan ini selesai kita serahkan kepada pihak keluarga karena itu masalah keluarga. Jadi dari orang tua mereka menyerahkan lahan kepada anak-anaknya dan keponakannya, kita sudah sampaikan bahwa itu adalah masalah keluarga kita kembalikan kepada keluarganya,” ungkapnya.
