baritorayapost.com, PALANGKA RAYA – Wakil Ketua (Waket) III DPRD Kalimantan Tengah, Junaidi, S.Ag., M.AP., menyatakan keberatan atas masih terjadinya pemadaman listrik bergilir di Kalimantan Tengah. Menurutnya, kebijakan tersebut tidak mencerminkan kondisi daerah yang selama ini menjadi salah satu lumbung energi nasional.
Junaidi menegaskan, Kalimantan Tengah memiliki sejumlah pembangkit listrik dengan kapasitas yang besar. Jika dihitung secara keseluruhan, kapasitas pembangkit mencapai lebih dari 400 MW, sementara beban puncak kebutuhan listrik di Kalimantan Tengah hanya sekitar 190 MW. Dengan kondisi tersebut, ia menilai daerah ini sebenarnya berada dalam posisi surplus daya.
“Kami di DPRD Kalimantan Tengah sangat tidak berkenan apabila masyarakat Kalteng tetap harus merasakan pemadaman bergilir. Sebagai daerah penghasil energi, seharusnya kebutuhan listrik masyarakat Kalimantan Tengah menjadi prioritas. Kalaupun ada gangguan pasokan di wilayah lain, jangan sampai masyarakat Kalteng ikut menanggung dampaknya,” tegas Junaidi.
Ia berharap PT PLN dapat mengevaluasi kebijakan distribusi listrik agar lebih berpihak kepada daerah penghasil energi, sehingga aktivitas masyarakat maupun dunia usaha tidak terus terganggu akibat pemadaman yang berulang.
Selain menyoroti persoalan listrik, Junaidi juga mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang mulai meningkat pada musim kemarau tahun ini.
Menurutnya, kondisi cuaca yang dipengaruhi musim kemarau panjang dan fenomena El Nino membuat vegetasi menjadi lebih kering sehingga mudah terbakar. Oleh karena itu, seluruh elemen masyarakat diminta bersama-sama menjaga lingkungan agar tidak terjadi kebakaran.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh personel BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, relawan, dan semua pihak yang telah bekerja keras melakukan upaya pencegahan serta pemadaman karhutla. Semoga semangat mereka menjadi motivasi bagi kita semua untuk ikut menjaga lingkungan,” ujarnya.
Junaidi mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan, terutama di musim kemarau. Namun demikian, ia juga mengingatkan bahwa sebagian masyarakat, khususnya masyarakat Dayak, masih menggantungkan kehidupan pada sistem berladang yang telah menjadi bagian dari tradisi dan budaya.
Karena itu, DPRD Kalteng meminta aparat pemerintah dan penegak hukum lebih mengedepankan pembinaan serta pendampingan kepada masyarakat mengenai tata cara pembukaan lahan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Aturan mengenai pembukaan lahan dengan pembakaran terbatas sudah diatur dalam regulasi daerah. Pelaksanaannya harus melalui koordinasi dengan pemerintah desa atau kelurahan, kecamatan, hingga perangkat RT/RW sesuai ketentuan yang berlaku. Yang terpenting adalah pembakaran dilakukan secara terbatas, terkendali, dan diawasi agar tidak berkembang menjadi kebakaran hutan dan lahan,” jelasnya.
Junaidi menegaskan, upaya pencegahan karhutla harus mampu berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap mata pencaharian masyarakat. Menurutnya, menjaga lingkungan sekaligus menjaga keberlangsungan ekonomi masyarakat merupakan tanggung jawab bersama.
“Kita ingin kebakaran hutan dan lahan dapat dicegah semaksimal mungkin, tetapi di sisi lain masyarakat juga tetap dapat menjalankan aktivitas berladang sesuai aturan yang berlaku. Dengan demikian, lingkungan tetap terjaga dan kebutuhan ekonomi masyarakat juga tetap terpenuhi,” pungkasnya. (BRP/Lsy)
